MSRI, SURABAYA - Pelayanan Samsat kembali menjadi sorotan publik akibat krisis blangko STNK yang tak kunjung terselesaikan. Kekosongan ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Proses administrasi yang seharusnya cepat dan mudah, kini menjadi beban dan menimbulkan keresahan luas.
Menanggapi keresahan tersebut, Gus Har, salah satu pengurus dari Aliansi Relawan Prabowo Subianto dan Gibran (ARPG), angkat bicara. Ia secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meninjau ulang kewenangan pengelolaan Samsat yang selama ini berada di bawah Kepolisian.
“Kondisi ini sudah terlalu sering terjadi. Masyarakat dirugikan karena kinerja yang tidak profesional. Jika Kepolisian tidak becus mengelola Samsat, maka sebaiknya kewenangan itu dicabut dan dialihkan kepada instansi yang lebih siap dan transparan,” ujar Gus Har.
Menurutnya, Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik dalam hal administrasi kendaraan bermotor harus mampu memberikan pelayanan yang prima, bukan justru mempersulit masyarakat dengan dalih ketiadaan blangko.
Gus Har juga menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam hal pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Kami relawan, kami di bawah langsung mendengar keluhan rakyat. Jangan biarkan citra pemerintahan ini tercoreng karena pelayanan yang buruk seperti ini. Harapan masyarakat besar kepada Presiden Prabowo untuk berani mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Masalah kekosongan blangko STNK memang bukan hal baru, namun kerap berulang tanpa solusi yang jelas. Publik menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk membenahi sistem Samsat secara menyeluruh demi keadilan dan kenyamanan masyarakat.
{ Redaksi }
Artikel Gus Har
dibaca
Posting Komentar