 |
| Dok, foto; Biro Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim Gelar Rapat Finalisasi LKPJ Gubernur Tahun 2024. |
MSRI, SURABAYA - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun 2024 bertempat di Hotel Vasa, Surabaya pada Senin (17/2/2025).
Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”.
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono yang diwakili Asisten I Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menyampaikan pesan penting terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Dalam arahannya tersebut Ia menekankan jika kepala perangkat daerah harus bertanggung jawab dalam menyusun laporan capaian kinerja program dan kegiatan. Laporan tersebut harus mencantumkan permasalahan yang dihadapi, upaya penyelesaian, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD dari LKPJ tahun sebelumnya.
“Selain itu, laporan harus mampu menggambarkan realisasi program secara jelas serta mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tambahnya. Ia juga mengingatkan kepala perangkat daerah agar bersedia memberikan jawaban atas tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Benny turut menerangkan terkait peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang mencapai mencapai 110,34% dan 96,14%, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi investasi Jawa Timur yang mengalami peningkatan di tahun 2024.
“Untuk investasi kita meningkat dibanding tahun 2023. Jawa Timur berhasil menjadi penyumbang perekonomian terbesar tahun kedua 2024 berada di bawah DKI Jakarta,” tutup Benny.
Sementara itu disampaikan pula kesesuaian capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan oleh Mohammad Yasin, Kepala Bappeda Prov Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Yasin menyinggung data-data LKPJ tahun 2023.
“Seperti yang kita tahu bahwa LKPJ ini merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun,” jelasnya.
Menurut data yang ditampilkan, terdapat 65 rekomendasi LKPJ tahun 2023 dari DPRD yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Selain itu, ia juga menjelaskan terkait capaian indikator kinerja utama Jawa Timur, serta analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran tahun 2024
Sebelum mengakhiri paparan, Ia sempat membahas terkait dampak dari efisiensi anggaran yang termuat dalam Surat Instruksi Presiden. “Efisiensi tidak boleh bersinggungan langsung dengan program untuk masyarakat dan memiliki dampak besar untuk masyarakat,” tutupnya.
{ Achmad }
Dinas KOMINFO JATIM
dibaca
Posting Komentar