 |
| Dok foto: Masa yang menuntut aksi turun ke jalan |
MSRI, GRESIK - Aliansi dan organisasi yang terdiri dari PPAG (Pramuniaga Alun -alun Gresik), PKWG (Persatuan Wisata Gresik) Passer wong bodho, KPR (komisi pendidikan rakyat) dan Kasbi melakukan aksi turun kejalan atau demontrasi dikarenakan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Gresik.Senin (03/02/2025).
Ada 3 point tuntutan yang disampaikan oleh masa.
1. Menolak sistem bruto di setoran parkir
2. Penahanan ijazah dan menuntut oknum Kasi Dispendik agar di copot jabatanya
3. Mendorong upaya kepolisian dalam hal penanganan kasus KDRT.
Adapun dari notulensi DPRD di terima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir., SS, M.si dan serta turut serta juga komisi 3 divisi pembangunan.
Dedik Susanto sebagai Humas aksi yang juga sekaligus koordinator parkir yang juga menjabat PW Passer menyampaikan bahwa setor bruti hanya memperpanjang penderitaan koordinator dan jukir karena akan membuka ruang konflik internal karena secara finansial koordinator tidak memiliki modal untuk gaji harian,sedang setor bruto akan dapat pengembalian sebulan sekali.
M.Hamdi,SH ,Yuyun wahyudi dan tirta,,Ketua DPRD menyampaikan perlunya kebijakan yang bersifat menyeluruh tanpa adanya yang merasa terdzalimi sehingga peran daripada sangat merasa terbantu dengan aksi hari ini.
Sejalan dengan hal itu Ketua Komisi 3 M.Hamdi juga menyampaikan hal senada,permasalahan setoran parkir bruto sesuai dengan pp 35 thn 2023 dan perbup 93 tahun 2021 dan di tmbah perbup 55 thn 2023 mengharuskan setor bruto.
Secara aturan mengikat secara hukum dan tidak bisa di lawan dengan peraturan hukum lainnya,namun permasalah yang hampir terjadi di semua daerah,khususnya di gresik akan di kaji ulang dan diajukan ke pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi sehingga semua merasakan keadilan.
PLT kasi parkir Masyhur Arif turut hadir di gedung milik rakyat tersebut,beliau menyampaikan bahwa hubungan baik secara sosial dan pekerjaan telah di bangun dengan baik antara dishub dan koordinator dan jukir.
Maka beliau menyayangkan jika komunikasi yang baik ini akan tercidrai di karenakan aturan yang bahkan menurut dia perlu dikaji ulang.
Masa bergeser ke Dispendik Kabupaten Gresik, disana orasi politik di sampaikan korlap aksi Safiudin menuntut agar oknum kasi dispendik di copot dari abatanya serta menuntut agar penahanan ijazah yang dilakukan di MTS Darul Islam agar di selesaikan.
 |
| Dok foto: Mediasi antara masa pendemo dengan Dispendik Kabupaten Gresik |
Ketua Geram, M. Yasin menyampaikan agar seluruh lapisan masyarakat yang mengalami permasalahan pendidikan agar melapor ke KPR agar segera di tindak lanjuti karena prinsip pendidikan adalah hak semua masyarakat.
Dan demi kemajuan bangsa,setelah orasi politik di Dispendik masa aksi bergeser ke Pemkab Gresik untuk menuntut dispendik agar serius dan menjalankan undang undang pendidikan sesuai dengan aturanya.
Masa aksi mengapresiasi kinerja Kepolisisan Resort Gresik karena sudah melakukan upaya hukum lanjutan terkait KDRT yang kemarin terjadi di Kabupaten Gresik, dan di sampaikan kedepan sinergitas antar lembaga juga di tunggu dlm hal ruang kritis dalam membangun.
{Tim/red}
dibaca
إرسال تعليق