 |
| Dok, foto; Pemkot Surabaya Usulkan ke DPR RI Pengurangan Kuota Zonasi dan Sambut Kembali UN. SURABAYA - JAWA TIMUR |
Media Suara Rakyat Indonesia
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut kembali rencana penerapan Ujian Nasional (UN). Selain itu kuota zonasi juga dikurangi ke DPR RI.
Penjabat sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan, selama ini zonasi PPDB SMPN di Surabaya, 15 persen untuk jalur afirmasi, 30 persen jalur prestasi, 30 persen jalur zonasi 1, 20 persen jalur zonasi 2, dan 5 persen jalur perpindahan tugas orang tua.
"Kemudian di jalur zonasi 70 persen untuk SDN dan SMPN 50 persen," kata Restu, Kamis (21/11/2024).
Selain usulan, Restu memastikan Surabaya siap menjalankan program nasional bidang pendidikan, makan bergizi gratis.
"Kami selalu mengecek kesiapan dan evaluasi, mulai dari segi anggaran juga sudah dibahas, mudah-mudahan program ini sesuai dengan amanah dan tujuannya, untuk mempersiapkan generasi emas 2045," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut pemkot menyambut baik kesiapan pelaksanaan UN kembali di Surabaya, setelah resmi dihapus 2021 lalu. Asalkan, UN tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa.
"Pada prinsipnya UN nggak masalah, tetapi jangan menjadi satu-satunya penentu untuk kelulusan siswa, karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, UN banyak menyisakan persoalan juga, padahal dampak positifnya ada. Sekali lagi, teman-teman di Surabaya, seperti tadi kunjungan ke salah satu SMPN itu meminta, agar UN ada, tetapi bukan menjadi satu-satunya penentu (kelulusan)," urainya.
Selain itu, pemkot juga meminta kuota penerimaan siswa melalui zonasi dikurangi, dialihkan ke jalur prestasi. Usulan itu akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kemendikdasmen.
"Terkait dengan PPDB ini banyak sekali masukan-masukan, agar beberapa rekrutmen siswa baru di jalur zonasi, prestasi dan jalur afirmasi, nah slot untuk zonasi ini agar dikurangi, dan slot untuk prestasi ditambah," pungkasnya.
{ Achmad }
dibaca
إرسال تعليق