 |
| Dok, foto; Kolaborasi KIPP Bersama Relawan Kotak Kosong Bentuk Aliansi Penyelamat Demokrasi Pantau Pemilukada Gresik. Minggu (17/11/2024). |
GRESIK - JAWA TIMUR
Media Suara Rakyat Indonesia
Usai menggelar kegiatan konsolidasi relawan pemantau dengan tema ” mewujudkan pemilukada 2024 bersih dan damai”, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Gresik melakukan kolaborasi dengan Relawan Kotak Kosong dalam wadah Aliansi Penyelamat Demokrasi, bertempat di Hotel Horison GKB Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Minggu sore (17/11/2024).
Selepas acara, Ketua KIPP Jawa Timur Andreas Pardede didampingi Ketua KIPP Gresik Maslukin kepada awak media mengatakan sesuai PKPU sudah jelas seperti yang disampaikan Bawaslu Gresik tadi, bahwa posisi KIPP selaku pemantau pemilih adalah saksi kolom/kotak kosong.
Sementara yang mendaftar sebagai pemantau pemilihan di KPU Gresik hanya Komite Independen Pemantau Pemilu.
Dan terkait progres kedepan, mantan komisioner Bawaslu periode 2012-2017 ini menekankan program perekrutan relawan sesuai kebutuhan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.
” Tinggal sekarang bagaimana KIPP memenuhi seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Gresik. Itu sebabnya, tadi saya sarankan kerjasama dengan gerakan kolom/kotak kosong, supaya terpenuhi TPS itu. Sementara relawan kotak kosong yang direkrut ada seribu lebih, kekurangan tinggal 10-15 persen saja. Dan optimis terpenuhi,” imbuh dia.
Dalam setiap gelaran pemilukada, peran masyarakat sangat penting terutama suara mereka untuk menentukan calon pemimpin daerah yang akan memimpin lima tahum kedepan.
Untuk itu, KIPP menghimbau kepada seluruh Rakyat Gresik dalam pemilukada serentak 2024, agar jangan Golput.
”Pertama, mencoblos kotak kosong itu sah, jangan dikira tidak sah. Kalau kotak kosong menang, ada isinya, yaitu aparatur negara menjadi pejabat bupati. Kedua, daripada golput lebih baik coblos kotak kosong,” himbaunya.
Menutup apa yang disampaiknnya Andres Pardede menyebutkan jika pemantau bisa mewakili dari kolom kosong, karena PKPU sudah jelaskan sebagai saksi. Otomatis nanti jika ada kecurangan di TPS, KIPP bisa menggugat di MK.
”Pemantau berlaku mutatis mutandis, dimana selain sebagai saksi, bisa juga sebagai penggugat di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.
Sementara Ketua KIPP Kabupaten Gresik Maslukin menambahkan tugas KIPP sebagai pembaga pemantau pemilu independen, memastikan bahwa masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS tidak berubah dan jangan sampai ada kecurangan.
Kebetulan, sambungnya, sesuai PKPU No.17 Tahun 2024 yang barusan terbit, mengatur bahwa bagi daerah yang pilihan pilkadanya diikuti satu pasangan calon, maka kotak kosong saksinya adalah pemantau.
Namun keprihatinan pemantau saat ini, setelah keluarnya PKPU tersebut, maka kami diwajibkan mendaftar di KPU dulu. Ternyata sampai detik ini ( lebih dari sebulan) di KPU sendiri belum mengeluarkan akreditasinya kepada KIPP. Ini sangat dilematis.
Padahal sesuai PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khusus untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, jadwalnya dilaksanakan tanggal 27 November 2024, atau kurang 10 hari lagi.
Kemudian dari Aliansi Penyelamat Demokrasi melalui perwakilannya (yang tak ingin disebutkan jatidirinya) mengungkapkan dalam acara ini kita di undang KIPP, untuk kolaborasi dengan Relawan Kotak Kosong atau dalam wadah Aliansi Penyelamat Demokrasi untuk pengadaan pemantau dan saksi di TPS.
”Jadi KIPP bekerjasama dengan Relawan Kotak Kosong. Selain melapisi KIPP untuk menambahi tenaga, Kita tetap menempatkan relawan-relawan untuk memantau di seluruh TPS-TPS di Gresik. Sementara jumlah relawan yang terdaftar saat ini, sebanyak sejumlah TPS yaitu 1868 TPS,” katanya.
Terkait konsep awal, Aliansi Penyelamat Demokrasi muncul disebutkannya, sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi demokrasi yang selama ini, kami anggap kurang normal, sehingga muncul namanya kotak kosong.
”Karena munculnya satu calon tunggal, ini ibarat bentuk matinya demokrasi. Hal ini menjadi pemantik kehadiran kami mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Demokrasi,” tegasnya.
Sementara Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman saat dikonfirmasi awak media terkait dengan adanya kegiatan KIPP, tidak mau berkomentar dan menyerahkan ke pihak penyelenggara lalu menghindar.
{ Eka }
dibaca
Posting Komentar