 |
| Dok, foto; Pemkab Tulungagung Urung Membangun Rest Area di JLS. |
TULUNGAGUNG, MSR Indonesia - Sektor pariwisata dan ekonomi di wilayah pesisir selatan masuk dalam rencana pembangunan daerah. Salah satu yang diwacanakan, pembangunan rest area di sejumlah titik di jalur lintas selatan (JLS) Tulungagung. Sayang, wacana ini terganjal kondisi existing lapangan.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo, mengaku menerima laporan atas banyaknya pelapak di sekitar JLS. Bukan hanya lapak sementara, diketahui, kini sebagian besar pelaku usaha mulai membangun lapak bersifat semipermanen.
Meski begitu, Hary menegaskan, pemkab melalui dinas PUPR tidak punya kewenangan untuk melakukan penertiban di lapangan. Sebab, kebijakan itu ada pada pengolala wilayah yang dalam hal ini adalah Perum Perhutani. "Jadi, itu memang PR bersama. Tapi sebenarnya itu kewenangan Perhutani," ucapnya.
Sebetulnya, proses identifikasi dan kajian awal sudah digelar beberapa waktu lalu. Hasilnya diketahui bahwa opsi untuk membangun 12 rest area di sekitar JLS memungkinkan untuk direalisasi. Adapun pembangunan ditujukan sebagai salah satu pengungkit sektor ekonomi dan wisata di pesisir selatan. "Kita sudah identifikasi. Untuk dijadikan rest area itu ada 12 titik," katanya.
Pemkab, lanjut Hary, sudah mengajukan opsi kerja sama pengelolaan lahan. Opsi ini daharapkan jadi jembatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menambah pemasukan daerah, dan pihak lain yang terlibat. "Itu harus dikerjasamakan dengan Perhutani agar ada PKS (perjanjian kerja sama, Red) agar bisa dimanfaatkan oleh pemda," katanya.
Tapi, sampai saat ini belum ada tindak lanjut resmi dari sejumlah pihak yang diajak kerja sama. Hary menilai kondisi ini wajar. Dia memastikan bahwa wacana ini bakal kembali ditindaklanjuti secara serius begitu ada pimpinan daerah definitif. "Sebenarnya kita usulkan. Tapi, belum tahu (belum ada respons, Red). Mungkin masih menunggu bupati definitif," pungkasnya. { Redaksi }
dibaca
Posting Komentar