JAKARTA, MSR Indonesia - Program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terancam tidak akan berjalan dengan optimal di tahun 2025.
Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan guru hingga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (29/8/2024) lalu.
Menurut Nadiem, tidak optimalnya program-program tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran pendidikan di Kemendikbud Ristek.
"Ini (pengurangan anggaran) menyebabkan beberapa ketidakoptimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kami seperti PIP, KIP Kuliah, tunjangan guru, dan lain-lain. Termasuk BOPTN," kata Nadiem dikutip dari akun YouTube Tv Parlemen, Jumat (30/8/2024).
Nadiem mengatakan, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Kemedikbud mendapatkan porsi anggaran pendidikan sebesar 83,19 triliun.
Anggaran itu, kata Nadiem, membuat Kemendikbud Ristek menjadi salah satu kementerian yang pagu anggarannya mengalami penurunan mencapai Rp 15,7 triliun.
"Pagu anggaran Kemendikbud ditetapkan di Rp 83,19 triliun dan ini lebih rendah Rp 14,51 triliun dibanding pagu anggaran 2024 dan lebih rendah Rp 15,8 triliun dibanding Dipa tahun anggaran 2024," ujarnya.
Nadiem menjelaskan, secara keseluruhan anggaran pendidikan memang meningkat dari Rp 665 triliun di tahun 2024 ke Rp 722 triliun di tahun 2025.
Namun, anggaran Kemendikbud menurun secara absolut dan proposional dan menyebabkan alokasi anggaran untuk program di Kemendikbud tidak optimal.
"Tapi anggaran Kemendikbud terlihat di sini turun sekitar Rp 15,7 triliun proporsi yang cukup besar," jelas Nadiem. {Redaksi}
dibaca
Posting Komentar